Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

• Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat
  kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
  membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang)
  dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan
  yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
  berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.


• Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra
  prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
  membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang
  berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak
  rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan
  surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.


• Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., &
  Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta
  ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib
  dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa
  mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat
  melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik.
Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua
situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam
menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.
Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang
dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara
mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus
dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum
ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan
undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah
disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum
dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat

Sumber : Wikipedia

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF